BERITA TERKINI! Prioritas Menpan RB untuk angkat tenaga honorer jatuh kepada non ASN kategori ini!

UNEWS.ID - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Anas menyampaikan kriteria honorer yang menjadi prioritas pengangkatan ASN 2023.

MenPAN RB Anas juga memastikan bahwa rekrutmen CASN 2023 akan dibuka dengan dua formasi yaitu CPNS dan PPPK.

Melalui rekrutmen CASN 2023 diharapkan bisa membawa perubahan transformasi bagi birokrasi sumber daya manusia di lingkungan kepegawaian.

Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan PPPK pada tahun 2023.

Baca Juga: Siap-siap! 1 juta formasi CASN 2023 sudah menunggu, tenaga honorer tetap semangat!!

Kebijakan rekrutmen CASN tahun 2023 ini akan berfokus pada 4 kebijakan utama yaitu fokus pada pelayanan dasar, merekrut pekerja digital, melakukan rekrutmen CPNS dengan selektif, dan mengurangi rekrutmen posisi yang akan tergantikan dengan kemajuan teknologi.

Pemerintah sendiri masih melakukan analisis tentang kebijakan mana saja yang akan terkena dampak dari perkembangan dan kemajuan teknologi digital karena dunia digital berubah cepat.

MenPAN RB juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Terdapat beberapa profesi dan golongan honorer yang diprioritaskan oleh MenPAN RB menjadi ASN lewat seleksi CASN 2023.

Baca Juga: Kamu harus tahu! tidak semua guru sertifikasi dapat tunjangan pada tahun 2023, kategori ini auto tepuk jidat

Khusus untuk seleksi CPNS, prioritas pemerintah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen dan tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri panrb no 45/2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.

Bagi lowongan PPPK, pemerintah akan lebih memfokuskan mengangkat tenaga honorer pendidikan dan tenaga kesehatan untuk diprioritaskan.

Sampai saat ini, MenPAN RB meminta kepala daerah untuk segera melakukan pendataan dan usulan soal jumlah ASN yang dibutuhkan untuk diisi di setiap instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan usulan kebutuhan dari Kementerian lembaga dan Pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Baca Juga: Kado presiden Jokowi di akhir masa jabatan: Semua tenaga honorer akan dihabiskan jadi CPNS dan PPPK!