Pemerintah janjikan honorer usia 35+ diangkat PNS tanpa tes? simak faktanya

UNEWS.ID - Kabar terkait pengangkatan tenaga honorer usia di atas 35 diangkat PNS tanpa tes kini banyak dicari.

Oleh karena itu kami sajikan informasi tenaga honorer usia di atas 35 diangkat PNS tanpa tes dalam artikel ini.

Menjadi PNS tentu adalah impian bagi tenaga honorer terlebih bagi mereka yang sudah lama berjuang dalam bidang tertentu.

Baca Juga: Lulusan SMA auto jadi jutawan: ini dia besaran gaji PNS Kemenkumham posisi sipir

Ditengah keputusan penghapusan tenaga honorer 2023 yang banyak menimbulkan keresahan, pengangkatan langsung tenaga honorer jadi PNS tanpa tes menjadi solusi yang tepat.

Melansir dari berbagai sumber, berikut informasi tenaga honorer usia di atas 35 diangkat PNS tanpa tes.

Ditengah kebijakan terkait penghapusan tenaga honorer 2023 yang menjadi polemik besar di tengah masyarakat, beredarnya kabar pengangkatan tenaga honorer usia di atas 35 diangkat PNS tanpa tes menjadi kabar baik bagi sejumlah orang khususnya para tenaga honorer yang sudah lama bekerja.

Baca Juga: Fantastis! ini besaran gaji PNS Kemenkumham berdasarkan golongan dan kelas jabatan

Ditengah belum jelasnya status tenaga honorer serta kesejahteraannya, pemerintah keluarkan putusan penghapusan tenaga honorer 2023.

Penghapusan tenaga honorer 2023 menuai pro kontra dari beberapa kalangan.

Banyak ahli yang berpendapat penghapusan tenaga honorer 2023 dapat menimbulkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

pengangkatan tenaga honorer usia di atas 35 diangkat PNS tanpa tes ini dapat dijadikan salah satu solusi dari pro kontra penghapus tenaga honorer 2023.

Pasal 131 A ayat 4 RUU ASN menjelaskan tenaga honorer dapat diangkat jadi PNS tanpa tes dengan sejumlah pertimbangan seperti ijazah pendidikan terakhir, gaji, masa kerja dan tunjangan yang telah diperoleh.

Baca Juga: Fantastis! ini besaran gaji PNS Kemenkumham berdasarkan golongan dan kelas jabatan

Terkait syarat untuk menjadi prioritas tenaga honorer yang diangkat jadi PNS tanpa ada beberapa syarat yang tertuang dalam PP No 48 Tahun 2005.