• Jumat, 19 Agustus 2022

Aktivis HMI Jawa Timur Kritik RKUHP, Sebut Dapat Membungkam Kebebasan Aspirasi Rakyat

- Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:45 WIB
FOTO: Aktivis HMI Jawa Timur, Royhain Ikbal  (Dokumen Unews )
FOTO: Aktivis HMI Jawa Timur, Royhain Ikbal (Dokumen Unews )

PAMEKASAN, Unews.id - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur mengkritik beberapa pasal dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum dan Pidana (RKUHP) yang diduga bermasalah sehingga berdampak terhadap kebebasan demokrasi di Indonesia. 

Royhain Iqbal selaku aktivis HMI Jawa Timur asal Pamekasan ini memberikan contoh problem dilematis yang terdapat di Pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan dinilai menunjukkan gejala otoritarianisme serta intensi untuk meredam kritik publik terkait pasal-pasal kontroversial. 

Menurut pengurus BPL HMI Cabang Pamekasan itu, seperti Pasal 240 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan Pasal 218 tentang penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden. 

Baca Juga: Kopri PB PMII Kunjungi KPI, Maya: Fungsi Media Itu Edukasi

Pasal 273 tentang pidana bagi demonstran yang tidak melakukan pemberitahuan dan menimbulkan keonaran dan Pasal 353 dan 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

"Secara tegas kami katakan, apabila pasal tersebut kemudian membungkam kebebasan partisipasi kritis masyarakat dengan dalih karena melakukan penghinaan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, maka akan melakukan perlawanan dengan cara-cara rakyat karena kebebasan menyampaikan aspirasi itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1998," kata Royhain Ikbal dalam keterangan tertulis kepada media ini. Sabtu, (25/06/2022).

Lebih lanjut, dirinya pun mengajak terhadap mahasiswa dan rakyat sipil untuk membangun kembali semangat simbol -simbol perjuangan demi kepentingan bersama sebagai bangsa yang benar-benar merdeka.

Baca Juga: Beasiswa Kedokteran UNAIR Kemitraan Pemkab Pamekasan 2022 Dibuka, Siswa Lulusan SMA Merapat!

"Kami mengajak terhadap seluruh Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapus pasal-pasal yang diduga menciderai kebebasan berekspresi bagi mahasiswa dan rakyat," tegasnya. 

Halaman:

Editor: Bambang Eko W

Sumber: Jurnalist Unews.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X